Rakerda DPD PAN Mabar Mengerucut Di Tiga Nama Capres, Zulhas Dominan
.jpg)
LABUAN BAJO, Media Kota News. Com – Selain membahas agenda partai, pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai Barat juga membahas usulan calon Presiden yang akan diusung partai tersebut dalam Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Dalam Rakerda yang berlangsung di Rumah PAN Mabar, Kamis (23/06/2022) yang dihadiri seluruh jajaran pengurus DPC PAN se Kabupaten Mabar tersebut mengerucut pada tiga nama Capres PAN di 2024.
Pantauan wartawan, saat Rakerda berlangsung, kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional se Kabupaten Manggarai Barat merekomendasikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sebagai Calon Presiden pada Pilpres Tahun 2024 mendatang.
Selain Zulhas, mereka juga mengusulkan dua nama Capres lainnya masing-masing Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ketua DPD PAN Kabupaten Mabar, Marsel saat membacakan rekomendasi kader dan pengurus DPC PAN se Kabupaten Mabar mengatakan, ketiga nama itu selanjutnya akan diusulkan ke Rapat Kerja Wilayah DPW PAN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang segera digelar Juli 2024 untuk selanjutnya diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
“Kami di sini bersama seluruh pengurus mengusulkan nama Zulkifli Hasan, Ercick Tohir dan ada juga Ganjar Pranowo, " kata Marsel.
Dalam Rakerda tersebut kata anggota DPRD Kabupaten Mabar ini, kader PAN Kabupaten Mabar menginginkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sebagai Calon Presiden pada Pilpres Tahun 2024 mendatang. Selain Zulhas, mereka juga mengusulkan dua nama Capres lainnya masing-masing Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
"Khusus untuk Calon Wakil Presiden forum Rakerda menyerahkannya ke Ketua Umum untuk menentukannya, " katanya.
Ia menambahkan, ketiga nama yang direkomendasikan itu diusulkan dari bawah, karena diserap langsung para kader yang sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat.
"Tentunya mereka ini yang bersentuhan langsung dengan tokoh masyarakat dan konstituennya di lingkungan masing masing. Berdasarkan itu mereka mengajukan usulan ke DPD, kita tampung semua dan baru kita putuskan,” katanya. (R4)
