TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK
(Menyambut Sekretaris Daerah NTT)
Yosua Pepris Karbeka
Asisten
Ombudsman RI Perwakilan NTT
Beberapa bulan belakangan santer diskursus di kalangan masyarakat; tentang siapa yang akan menempati posisi Sekretaris Daerah Provinsi NTT setelah Sekda. Ben Polomaing purna tugas. Tak ayal, sebagai provinsi yang heterogen, tentu beragam sudut pandang turut memperkaya diskursus tersebut, dari bukan hanya tentang siapa dan kapan, melainkan bagaimana menentukan nama yang tepat untuk menempati jabatan itu.
Namun, terlepas dari diskursus yang ada, sesungguhnya kriteria dan syarat secara jelas sudah diatur sebagai acuan seorang ASN dapat melamar untuk jabatan sekretaris daerah, dengan proses berlapis dari daerah hingga ke pemerintah pusat. Dalam kacamata pelayanan publik, sekretaris daerah merupakan jabatan vital dalam kinerja pelayanan publik daerah. Undang-undang menegaskan bahwa sekretaris daerah mengambil peranan penting selaku penanggungjawab pelayanan publik pada sebuah daerah.
Kini, publik pun mendapat jawaban dengan dilantiknya Domu Warandoy sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru pada tanggal 13 Juli 2022. Sesuai pernyataannya ke publik, bahwa ia “berkomitmen menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab”, menegaskan adanya tanggung jawab atas harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam tataran praktikal, pelayanan publik adalah sesungguhnya dapat digambarkan sebagai proses bagaimana peran penyelenggara negara termasuk BUMN/BUMD, swasta dan perseorangan yang melakukan kegiatan mendistribusikan pelayanan dari negara dalam bentuk barang, jasa dan administrasi kepada masyarakat. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa secara makro kegiatan pelayanan publik memiliki cakupan aspek yang sangat luas dalam semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan bukti negara hadir mengurus rakyatnya mulai dari sejak kelahiran, proses kehidupannya hingga kematian. Dengan demikian beban pelayanan publik pada level pelaksanaan merupakan suatu hal yang tidak gampang. Untuk itu, dalam praktiknya membutuhkan seni manajerial serta begitu banyak instrumen sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik yang termasuk di dalamnya memerlukan partisipasi masyarakat.
Pelayanan publik telah diatur dalam regulasi tersediri
sebagai lex spesialisnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Dalam beberapa kali kegiatan Ombudsman NTT dengan
menghadirkan Wakil Gubernur NTT, Bapak Josef Nae Soi, beliau selalu mengatakan
bahwa Undang-Undang tersebut merupakan buah tangannya bersama rekan-rekan DPR
RI semasa di Komisi II. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa isu pelayanan publik
dalam proses seleksi sekretaris daerah NTT menjadi salah satu pertimbangan dalam
rangka menata penyelenggaraan pelayanan publik NTT menuju pelayanan publik
prima dan berdaya saing. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas telah mengatur
bahwa Penanggung Jawab Pelayanan Publik adalah Sekretaris Daerah. Adapun tugas Sekretaris
Daerah sebagai penanggung jawab pelayanan publik yakni : a. mengkoordinasikan
kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan
pada setiap satuan kerja; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
publik; dan c. melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. Tugas dan tanggung jawab
pekerjaan ini bukan hal yang mudah karena memerlukan dukungan sumber daya yang
memadai pada semua level penyelenggara pelayanan publik agar mampu memberikan hasil
yang maksimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tantangan dan Harapan Pelayanan Publik di NTT
Dalam rentang hampir satu dasarwarsa perjalanan rencana
pembangunan nasional, Ombudsman Republik Indonesia telah mengambil peran dalam
mendorong penyelenggara pelayanan publik baik pusat dan daerah untuk memenuhi
kewajiban dalam menyediakan standar pelayan sebagai acuan pemberian pelayanan
kepada masyarakat termasuk dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan dan
manajemen pelayanan publik serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja
pelayanan publik demi tercapainya birokrasi yang berorientasi pelayanan. Adapun
bentuk evaluasi yang dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan penyelenggara
terhadap pemenuhan standar pelayanan publik serta publikasinya baik itu dalam
bentuk manual maupun secara elektronik melalui website resmi pemerintah
Pemerintah Daerah. Hasil penilaian kepatuhan stadar pelayanan publik Pemerintah
Provinsi NTT tahun 2021 dengan mengambil sampel pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas
Kesehatan, masih menunjukan tingkat kepatuhan sedang. Adapun selain standar
pelayanan, dalam penilaian ini juga melihat pemenuhan sarana dan layanan bagi
pengguna layanan berkebutuhan khusus/disabilitas, survei kepuasan masyarakat
serta pengelolaan pengaduan internal pemerintah. Hasil yang menunjukan tingkat kepatuhan
sedang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a. masih terdapat dinas
yang belum menyusun dan menetapkan standar pelayanan secara langkap terhadap
jenis layanan serta mempublikasikannya, dinas masih belum menerapkan sistem
informasi publik secara elektronik melalui website resmi pemerintah daerah atau
menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE), dinas masih belum
menyediakan sarana dan layanan bagi pengguna layanan berkebutuhan
khusus/disabilitas, dinas masih belum melakukan evaluasi kinerja melalui survei
kepuasan masyarakat minimal sekali setahun, dinas masih belum menyediakan
sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara internal. Tentunya hal ini
menjadi tantangan ke depan bagi Sekretaris Daerah karena mengemban tugas
sebagai penanggung jawab pelayanan publik pemerintah daerah. Upaya koordinasi,
evaluasi serta pelaporan atas kinerja pelayanan publik perangkat daerah menjadi
suatu hal yang penting untuk dijadikan target dalam waktu dekat, belum lagi
soal target reformasi birokrasi yang sedang gencar dilakukan secara nasional perlu
menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT, paling tidak dalam waktu
dekat terdapat dinas perangkat daerah yang menjadi role model atau pilot
project untuk dilakukan pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas
korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Disisi lain
inovasi pelayanan publik juga harus menjadi sebuah keniscayaan sehingga setiap perangkat
daerah harus mengambil peran dalam rangka mengikuti trend perkembangan
pelayanan publik yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat, terutama masyarakat
milenial yang membutuhkan kecepatan, kenyamanan dan teknologi informasi atas
layanan publik. Akhirnya tidak berlebihan jika saya meminjam kalimat Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa hidup adalah a made of action, tidak lebih dan tidak
kurang. Jika keberadaan kita tidak membawa dampak bagi sekeliling, sesungguhnya
kita tidak sedang hidup. Kita perlu memaknai kehidupan kita dengan berbuat
sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Selamat berkarya Sekda NTT yang baru,
masyarakat NTT tentu akan terus mendukung setiap upaya demi mewujudkan NTT
Bangkit, NTT Sejahtera.
